Breaking News

5 Langkah Untuk Optimalkan Omzet Usaha dengan Aplikasi Kasir Olsera Berikut Cara Kredit Toyota Fortuner Beserta Harga Terbaru Manfaat Red Jelly MS Glow Untuk Kulit Wajah

Peringatan May Day pada 1 Mei 2022, Buruh menyerukan menolak Omnibus Law Undang undang (UU) Cipta Kerja dan akan menggugat revisi UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (UU PPP). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai revisi UU PPP akal akalan untuk melegalkan Omnibus Law. Menurutnya, lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja telah mendegradasi bahkan bahkan mengeksploitasi kaum buruh

"Jahat sekali cara berfikir. Jahat dan korup kalau memang revisi UU PPP dilakukan hanya untuk memuluskan Omnibus Law," kata Said Iqbal di depan kantor KPU RI Jakarta, Minggu (1/5/2022). Said Iqbal mengancam buruh tidak akan memilih partai yang menyetujui UU PPP dan menyetujui pembahasan ulang UU Cipta Kerja. Para buruh juga mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok, termasuk harga minyak goreng.

Menurut Presiden Partai Buruh itu, larangan ekspor CPO berdampak pada petani kecil. Oleh karena itu mafia sawit menurutnya harus dihukum, karena larangan ekspor mengakibatkan petani sawit terpukul karena harganya jatuh. Buruh juga menolak rencana kenaikan pertalite dan gas 3 kg.

"Upah riil buruh tidak naik selama 3 tahun berturut turut. Daya beli 30 persen. Harga melonjak tinggi, ditambah kenaikan pertalite, tentu sangat merugikan," ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share Article: